Jakarta, 21 November 2025 – BPSDM Imigrasi dan Pemasyarakatan meluncurkan Keputusan Menteri tentang Manajemen Pengembangan Kompetensi SDM. Regulasi ini menjadi fondasi baru untuk memperkuat sistem merit dan percepatan Reformasi Birokrasi.

Sebelumnya, pengembangan kompetensi ASN belum terintegrasi. Dari total 65.422 ASN, hanya sekitar 6.000 yang mengikuti pelatihan atau penilaian kompetensi. Menunjukkan perlunya kebijakan tunggal yang menyatukan seluruh proses pengembangan sumber daya manusia. Regulasi yang disahkan pada 6 November 2025 dan mulai disosialisasikan pada 19 November 2025 ini menjadi pedoman operasional bagi semua unit kerja.

Sekretaris BPSDM IMIPAS, Dadan Gunawan, menyatakan bahwa regulasi ini tidak hanya mengatur peningkatan kompetensi ASN. Regulasi ini juga menghubungkan pengembangan kompetensi dengan manajemen talenta. Dengan landasan ini, peningkatan profesionalitas aparatur dapat dilakukan lebih terarah sesuai kebutuhan organisasi.

Transformasi direncanakan berlaku secara bertahap. Tahap pertama adalah penerapan regulasi di seluruh unit kerja, yang kemudian dilanjutkan pembentukan Talent Pool untuk jabatan administrator. Ke depan, sistem digital seperti Learning Management System (LMS) dan Dashboard Talenta akan digunakan untuk memetakan kompetensi ASN secara objektif dan terukur.

Dalam mendukung tahap awal, BPSDM IMIPAS membentuk Tim Efektif Proyek Perubahan lintas fungsi dan menjalin koordinasi erat dengan LAN, BKN, KemenPAN-RB, serta Ditjen Perundangan Kementerian Hukum. Melalui kolaborasi ini, stakeholder strategis seperti BKN dan LAN kini berada dalam posisi pihak berpengaruh yang aktif mendukung berjalannya transformasi.

Dengan dukungan penuh Kepala BPSDM, tata kelola pengembangan kompetensi ASN ditargetkan menjadi lebih adil, transparan, dan berbasis merit. Setiap ASN diharapkan memiliki kesempatan yang sama untuk mengembangkan kapasitasnya. Progres pelatihan akan dipantau secara terbuka dan terstandar.

Peluncuran regulasi manajemen kompetensi menjadi langkah penting dalam membangun birokrasi yang adaptif dan profesional. Penguatan SDM diyakini menjadi fondasi utama untuk mempercepat transformasi kelembagaan dan mendukung visi Indonesia Emas 2045.